Postingan

Menampilkan postingan dengan label Berita Indonesia

Maksud dan Tujuan Dibentuknya PLN Indonesia

Gambar
Maksud dan Tujuan Perseroan Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sumber: pln

Alamat Kantor dan Telp PLN Pusat Jakarta

Gambar
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang Alamat PT PLN (Persero) Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Telp : 021 – 7251234, 7261122 fax : 021 – 7221330 sumber: pln

3 Cara Menghilangkan Magnet

Gambar
Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Sifat kemagnetan suatu bahan bisa dihilangkan dengan cara apa saja. 1. Memukul-mukul. 2. Memanaskan. 3. Melilit magnet dengan arus bolak-balik atau AC.

4 Misi PLN Indonesia

Gambar
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. sumber: pln

Visi PLN Indonesia

Gambar
Visi: Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. sumber: pln

Bambang Widjojanto - Ketua KPK 2011-2015

Gambar
Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959, nama Bambang Widjojanto bukan nama yang asing di dunia hukum Indonesia. Gelar Sarjana Strata I diraih dari Universitas Jayabaya kemudian dilanjutkan dengan Studi Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung (2005). Sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diraih Bambang dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2009. Bambang Widjojanto merupakan seorang pengacara, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Pada tahun 1993 pemegang gelar master hukum dari University of London, Inggris ini pernah mendapat penghargaan Robert F Kennedy Human Right Awards karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua. Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yaya...

Karir Zulkarnain - Pimpinan KPK 2011-2015

Gambar
Lahir di Lubuk Basung, Sumatera Barat 1 Desember 1951, Zulkarnain sebelum terpilih sebagai Pimpinan , menjabat Staf Ahli Jaksa Agung. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara tahun 1977, Zulkarnain kemudian melengkapi gelar Magister Hukum di IBLAM Jakarta tahun 2004. Sebagai salah satu Pimpinan KPK yang berasal dari unsur kejaksaan, Zulkarnain pernah menjabat beberapa jabatan fungsional di Kejaksaan. Kariernya di Kejaksaan diawali sebagai Kasubsi Penyidikan Kejari Meulaboh (1980), Zulkarnain kemudian menjabat Kasubsi Penyidikan Kejari Sibolga Kejati Sumut (1983) dan Jaksa fungsional pada Kejari Sibolga Kejati Sumut. Berbagai posisi di Kejaksaan telah dijabat oleh Zulkarnain dengan penugasan di berbagai daerah. Karir Zulkarnain terus meroket menjadi Kasubag Pembinaan (1987), Kasie Tindak Pidana Khusus (1991), Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare Sulsel (1996), Asisten Intelijen Kejati Papua (1999) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam (2002). Asisten Bidang Intelijen K...

Abraham Samad - Ketua KPK 2011-2015

Gambar
Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, Abraham menyelesaikan jenjang sarjana strata 1 hingga strata 3 di Universitas Hasanuddin. Abraham Samad meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada 2010. Memulai karir di bidang hukum sebagai konsultan hukum, Abraham kemudian menggagas berdirinya Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan dan menjadi kordinatornya. Melalui LSM ini, Abraham ingin mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Abraham juga pernah menjadi Tim Penasehat Hukum Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi. Ketua KPK termuda ini terpilih setelah meraih 43 suara dari total 56 suara dalam proses pemungutan suara di Komisi Hukum DPR RI.

Laode M. Syarif - Wakil Ketua KPK

Gambar
Lahir di Lemoambo Pulau Muna Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965, Laode M Syarif mengawali karir di Makassar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, sejak tahun 1992. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane dan melanjutkan Ph.D program di Sydney University, School of Law dengan program kekhususan Hukum Lingkungan Internasional. Selain menjadi dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, dia juga aktif sebagai pembicara/dosen tamu di Sydney University Law School, National University of Singapore Law School, Cebu University Law School, and University of South Pacific, Vanuatu. Disamping itu, dia juga aktif diberbagai organisasi nasional dan internasional, diantaranya: (i) Partnership for Governance Reform in Indonesia, (ii) IUCN Academy of Environmental Law, (iii) UNODC-Anti-Corruptio...

Saut Situmorang - Wakil Ketua KPK

Gambar
Lahir di Mayang, 20 Februari 1959, Thony Saut Situmorang, merupakan lulusan Universitas Padjajaran Bandung jurusan Ilmu Fisika. Tahun 2001, Saut melanjutkan program magister manajemen di Universitas Krisnadwipayana. Kemudian Program Doktoralnya diambil di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Saut masuk ke BIN sejak tahun 1987. Ia pernah menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2013. Tahun 1997-2001, Saut menjadi Sekretaris III KBRI Singapura. Setelah itu, ia berpindah menjadi Sekretaris I di KBRI Canberra, Australia di tahun 2008-2011. Saut juga menjadi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia dan Dosen STIN hingga saat ini. sumber: kpk

Alexander Marwata - Wakil Ketua KPK

Gambar
Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bersekolah di SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983), SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986). Dan melanjutkan pendidikan tingginya, D IV di Jurusan Akuntansi STAN Jakarta. Tahun 1995, ia melanjutkan sekolahnya lagi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Sejak tahun 1987-2011, Alexander Marwata berkarir di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2012, ia kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Basaria Panjaitan - Wakil Ketua KPK

Gambar
Wanita pertama yang menjadi komisioner KPK ini lahir di di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 20 Desember 1957. Basaria adalah Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun Angkatan 1983-1984. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Jayabaya, Jakarta. Tahun 2003, Basaria masuk Sekolah Calon Perwira (Sepa) Polri di Sukabumi dan lulus sebagai polwan berpangkat Ipda. Usai lulus, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali. Kemudian ia diangkat menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1997-2000, Kabag Narkoba Polda Jabar (2000-2004), Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau Tahun 2006-2008. Selama bertugas, Basaria mengambil S2 di Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia. Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri di pada 2009, Karo Bekum SDelog Polri pada 2010, dan menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol. Basaria sempat menyambi sebagai pengajar di Sekolah Staf...

Profil Karir Ketua KPK Tahun 2015 Hingga 2019 - Agus Raharjo

Gambar
Agus Raharjo (Ketua KPK) periode jabatan tahun 2015 hingga 2019. Beliau lahir di Magetan, Jawa Timur, pada tahun 1956, Agus Raharjo menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada 1984. Beliau melanjutkan studinya, S2, tahun 1991 di Arthur D. Little Management Education Institute, Management, Cambridge, Amerika Serikat. Antara tahun 1995 hingga 1997, Pak Agus kerap aktif menjadi pembicara di lembaga internasional di Paris, Perancis. Kembali ke Indonesia, Pak Agus kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tahun 2006 Agus diangkat menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ). Kemudian menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2010. sumber kpk

6 Bawahan Sekretariat Jenderal di Tubuh KPK

Gambar
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Biro atau lintas Biro yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal; Sekretariat Jenderal membawahkan: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan; 2. Biro Umum; 3. Biro Sumber Daya Manusia; 4. Biro Hukum; 5. Biro Hubungan Masyarakat; dan 6. Sekretariat Pimpinan

8 Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal KPK

Gambar
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK; Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan pada sub bidang administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK; 2. Pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja KPK; 3. Pelaksanaan pemberian dukungan logistik, urusan internal, pengelolaan aset, pengadaan, pelelangan barang sitaan/ rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK; 4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja; 5. P...

5 Wewenang Tugas Koordinasi KPK

Gambar
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. itulah lima Wewenang Tugas Koordinasi KPK.

5 Tugas KPK

Gambar
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. sumber: kpk

Visi dan Misi KPK

Gambar
Visi : Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia Yang Bersih Dari Korupsi Misi : Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, Supervisi, Monitor, Pencegahan, dan Penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa

Siapa itu KPK?

Gambar
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun tugas KPK adalah:  koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tinda...

Alamat Kantor BPN Seluruh Jawa Timur - Badan Pertanahan Nasional

Gambar
Pentingnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peningkatan perekonomian Indonesia terutama pada pelaksanaan legalisasi aset hak atas tanah masyarakat membuat pengemban jabatannya dituntut untuk berkualitas. Maka dari itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku Lembaga yang menaungi PPAT berkewajiban memberikan pembekalan teknis agar tercipta PPAT yang profesional dan bertanggung jawab. Bertempat di Aula Gedung Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar Kamis (10/1), Kementerian ATR/BPN laksanakan kegiatan pembekalan teknis yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai PPAT kepada 524 PPAT. Dengan dilantiknya PPAT baru diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berikut ini alamat kantor BPN di seluruh Jawa Timur. Kantor Kontak ...